Guru Besar UIN Jakarta: Keteladanan Presiden Berzakat melalui BAZNAS Perkuat Literasi Filantropi Nasional

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., M.H., menilai aktivitas pembayaran zakat Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Merah Putih melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI merupakan katalisator dalam meningkatkan literasi filantropi Islam di Indonesia.

Menurut Prof. Ade, kekuatan terbesar dari momentum tahunan di Istana Negara tersebut terletak pada komunikasi simbolik dan keteladanan pemimpin. Hal ini dinilai mampu mengubah pemahaman zakat yang semula hanya dianggap sebagai ritual keagamaan normatif menjadi tindakan nyata yang menjadi panutan masyarakat.

"Kegiatan ini berhasil memberikan pesan normatif mengenai zakat wajib menjadi langkah konkret atau panutan yang relatif mudah diikuti masyarakat. Di luar itu, kegiatan tersebut mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel melalui BAZNAS," kata Prof. Ade dalam keterangannya saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, sinergi antara kekuasaan politik pemerintah dan BAZNAS dalam skala ekonomi makro dapat mempercepat pemahaman publik tentang zakat sebagai instrumen filantropi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umum.

"Tindakan ini merupakan kemajuan menuju ekosistem filantropi Islam yang lebih kuat, terhubung, dan lebih sistematis," tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Ade menekankan contoh empiris dari seorang pemimpin adalah pemicu paling efektif untuk melibatkan partisipasi sipil. Perilaku kepemimpinan di ruang publik bertindak sebagai pendukung utama kepercayaan (trust) masyarakat sebelum mereka menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi.

"Contoh seorang pemimpin adalah modal sosial politik yang potensial. Namun, seberapa besar modal ini dapat merangsang kepercayaan publik yang lebih besar pada sistem filantropi Islam akan tergantung pada tata kelola sistem itu sendiri, yakni transparansi dan akuntabilitas yang harus menjadi pilar utama," jelasnya.

Dalam perspektif pengelolaan zakat nasional, Prof. Ade melihat dukungan pimpinan negara memberikan dampak sistemik yang positif. Keteladanan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memperkuat landasan politik dan hukum BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional.

"Ini memperluas peran BAZNAS, dari sekadar lembaga penggalangan dana menjadi mitra strategis pemerintah dalam program nasional terkait pengentasan kemiskinan. Tantangan selanjutnya adalah menjaga sinergi yang sehat antara BAZNAS dan LAZ, sehingga zakat menjadi senjata utama dalam kemakmuran umat dan memperkuat ekonomi syariah yang berlandaskan keadilan," pungkasnya.