BAZNAS Development Forum II Bahas Pemetaan Kemiskinan di Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan BAZNAS Development Forum (BDF) Kedua bertema “Peta Kemiskinan Indonesia: Perspektif BPS dan World Bank”, di Aula Achmad Subianto, Gedung BAZNAS RI, Jakarta. 

BAZNAS Development Forum (BDF) II hadir sebagai ruang kolaborasi dan diskusi lintas sektor untuk mempertemukan perspektif BPS, World Bank, akademisi, serta perencana pembangunan nasional. Forum ini bertujuan menggali titik temu antara berbagai pendekatan pemetaan kemiskinan, sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat nasional maupun lokal.

Acara yang dibuka oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, ini turut dihadiri oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Hj. Saidah Sakwan MA, Pimpinan Bidang SDM, Keuangan dan Umum Kol. Caj. (Purn) Nur Chamdani, serta para pembicara Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas, Rosy Wediawaty DE., MSE., M.Sc., serta Peneliti Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL BAZNAS RI Hidayaneu Farchatunnisa. 

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menekankan pentingnya memahami indikator kemiskinan untuk merancang intervensi zakat yang tepat. 

Menurutnya, BAZNAS memiliki program pemberdayaan seperti ZChicken, ZMart, ZCoffee, Balai Ternak, dan banyak sekali program lainnya yang telah membantu mustahik. 

"Di Jawa Tengah saja, lebih dari 25.000 mustahik berhasil keluar dari kemiskinan. Kita perlu memperkuat kolaborasi kelembagaan, termasuk usulan untuk melakukan MoU bersama Bappenas dan BPS,” ucapnya. 

Dalam kesmepatan tersebut, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA, menyampaikan, forum ini tidak bertujuan mempertentangkan metodologi, tetapi menjadi ruang sinergi lintas institusi. 

Saidah mengatakan, BAZNAS menempatkan diri sebagai penghubung antardata kebijakan dan realitas mustahik, dengan berkomitmen pada program zakat dan pemberdayaan zakat yang relevan, adil, dan berkelanjutan. 

"Kami berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi antarlembaga, menyatukan pendekatan global ddan nasional, lokal, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret. Berharap ke depan kita ada MoU BAZNAS dengan Bappenas dan BPS," ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti S.T., M.Si., M.Eng., menyampaikan materi terkait "Gambaran Terkini Terkait Kondisi Kemiskinan di Indonesia".

“Per September 2024, angka kemiskinan nasional tercatat 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Namun jika menggunakan garis kemiskinan ekstrem global (US$2.15 PPP 2017), masih ada 3,17 juta jiwa yang tergolong miskin ekstrem. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sangat penting sebagai dasar kebijakan,” jelasnya.

Adapun Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas, Rosy Wediawaty DE., MSE., M.Sc., menjelaskan terkait "Pentingnya Data dalam Optimalisai Peran Zakat pada Pengentasan Kemiskinan".

Menurutnya, sinkronisasi data antarlembaga menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. 

Tidak hanya itu, Peneliti Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL BAZNAS RI Hidayaneu Farchatunnisa juga menjelaskan terkait "Pengukuran Kaji Dampak Zakat untuk Kesejahteraan".

Hidayaneu menjelaskan, secara umum Program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS RI meningkatkan keberlanjutan usaha mustahik. "Sebelum menerima program pemberdayaan zakat mustahik yang memiliki usaha hanya mencapai 65.61 persen, sedangkan setelah menerima bantuan zakat mustahik yang memiliki usaha mencapai 84.84 persen," jelasnya.

BAZNAS berharap forum ini menjadi tonggak penguatan sinergi antar-lembaga, penyatuan visi pembangunan berbasis data, serta percepatan penghapusan kemiskinan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.