BAZNAS

informasi publik

Regulasi Informasi Publik

1.	UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2.	UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4.	UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
5.	PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Perkip No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7.	Perkip No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8.	Perma No 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
9.	KMA No 085 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

Informasi tentang profil BAZNAS Informasi mengenai Profil BAZNAS Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak BAZNAS Struktur Organisasi BAZNAS Gambaran Umum Satuan Kerja BAZNAS Profil Singkat Pejabat Struktural BAZNAS Tugas dan Fungsi BAZNAS Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Kementerian Keuangan untuk diumumkan
Ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik Matrik program, kegiatan dan target: Rencana Kerja Rencana Strategis Rencana Strategis BAZNAS Tahun 2016-2020 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum Sekolah Cendekia BAZNAS Lembaga Beasiswa BAZNAS Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
Ringkasan Laporan Keuangan Laporan Keuangan BAZNAS
Ringkasan laporan akses informasi publik Statistik Akses Informasi Publik Laporan Layanan Informasi Publik
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik Peraturan tentang Pengelolaan Zakat Peraturan dan Keputusan tentang Badan Amil Zakat Nasional Peraturan tentang BAZNAS Provinsi, Kab/Kota Peraturan tentang Lembaga Amil Zakat Peraturan tentang Unit Pengumpul Zakat Peraturan tentang Hubungan Zakat dan Pajak Putusan Mahkamah Konstitusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi Prosedur Permohonan Informasi Prosedur Permohonan Kunjungan Prosedur Permohonan Surat Keterangan Penelitian Prosedur Pengajuan Keberatan Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan Pusat Pengaduan BAZNAS
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
Proses pemberian pertimbangan BAZNAS Daerah Persyaratan Pengajuan Pertimbangan BAZNAS Daerah

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta-Merta

Situation Report Situation report respon tanggap bencana

Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Daftar Informasi Publik BAZNAS Informasi Publik yang wajib disediakan secara berkala Informasi Publik yang wajib disediakan secara serta merta Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat Informasi Publik yang dikecualikan
Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Peraturan tentang Pengelolaan Zakat Peraturan dan Keputusan tentang Badan Amil Zakat Nasional Peraturan tentang BAZNAS Provinsi, Kab/Kota Peraturan tentang Lembaga Amil Zakat Peraturan tentang Unit Pengumpul Zakat Peraturan tentang Hubungan Zakat dan Pajak Putusan Mahkamah Konstitusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Informasi Publik yang wajib disediakan secara berkala
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan Pedoman Pengelolaan Organisasi Pedoman Pengelolaan Administrasi Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pedoman Pengelolaan Keuangan Profil lengkap pimpinan dan pegawai BAZNAS Anggaran BAZNAS Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Laporan Keuangan Statistik Keuangan Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh BAZNAS Statistik Zakat Nasional
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
Surat menyurat pimpinan atau pejabat BAZNAS dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan
Data perbendaharaan atau inventaris
Rencana strategis dan rencana kerja BAZNAS Rencana Strategis BAZNAS Rencana Strategis BAZNAS Tahun 2016-2020 Rencana Kerja BAZNAS
Agenda kerja pimpinan
Layanan publik BAZAS Setiap Masyarakat yang membutuhkan bantuan BAZNAS dipersilakan untuk menghubungi kontak Layanan Publik BAZNAS di:+6281315450017 (WhatsApp Only) atau email di [email protected] dengan mengirimkan data diri dan dokumen pendukung terkait permohonan bantuan.
Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannnya

Informasi Publik yang Termasuk Dikecualikan

Informasi Publik yang bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Informasi yang dapat membahayakan Negara.
Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, seperti: Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia. Sistem persandian Negara. Sistem intelijen negara.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property. Rencana awal investasi asing. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional. Korespondensi diplomatik antarnegara. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri
Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Riwayat dan kondisi anggota keluarga. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dapatkan Update Berita dan Informasi Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah.

Follow us

Copyright © 2023 BAZNAS

Kebijakan Privasi | Syarat & Ketentuan | FAQ