logo

Copyright ©2018 BAZNAS


BAZNAS Teken Pakta Integritas Netralitas Pemilu 2019

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ) menandatangani pakta integritas netralitas amil zakat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Hal ini berlangsung usai rapat komisi-komisi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2019 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/3/2019) malam. 

Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, mengatakan, pakta ini dimaksudkan sebagai upaya membangun komitmen netralitas pimpinan dan amil BAZNAS dan LAZ, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

“Sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat. Kami turut mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai pemilu dan perzakatan yang ideal,” kata mantan Dubes RI untuk Yordania merangkap Palestina ini.

Ia menjelaskan, BAZNAS mempunyai 548 perwakilan di provinsi/kabupaten/kota. “Dengan kelahiran UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat sudah menjadi urusan negara dan kewenangan mengelola zakat oleh UU diberikan kepada BAZNAS. UU mengatur bahwa anggota BAZNAS, pimpinan LAZ serta seluruh amil yang bekerja di dalamnya tidak boleh melakukan kegiatan politik, tidak boleh menjadi anggota parta politik, dan  melakukan politik praktis,” ucap Zainul menegaskan. 

Selain itu, lanjut dia, BAZNAS telah menerbitkan Kode Etik Amil Zakat. Dalam kode etik itu secara tegas menyatakan bahwa seluruh pimpinan, dan amilat, amilit baik  di BAZNAS maupun LAZ tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis. 

“Ini akan ada sanksinya,” ujar dirut pertama dan salah satu pendiri Bank Muamalat ini. 

Dia mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu muncul persoalan di suatu daerah. Di mana, tutur dia, ada pimpinan BAZNAS daerah yang melakukan politik praktis, yang secara terbuka memberikan dukungannya kepada salah satu calon kepala daerah pada pilkada lalu. Dan BAZNAS telah memberikan sanksi  kepada orang tersebut.

“Ke depan, kasus-kasus seperti ini diperkirakan akan meningkat. Karena itu, kita tanda tangani pakta integritas netralitas dalam pemilu dan kita siap menangani kasus seperti itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” kata Zainul menandaskan.

Berikut isi pakta integritas netralitas Pemilu 2019 yang diteken para peserta Rakornas Zakat 2019:

PAKTA INTEGRITAS

RAKORNAS ZAKAT 2019

Kami anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, pimpinan LAZ semua tingkatan, serta seluruh amilin dan amilat, menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk:

1. Menjaga netralitas terhadap semua kegiatan politik praktis yang berkaitan dengan pilpres, pilkada, dan pileg pada semua tingkatan;

2. Mengajukan pengunduran diri sebagai anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, pimpinan LAZ pada semua tingkatan, serta melepaskan status sebagai amilin/amilat apabila ikut serta dalam kegiatan politik praktis; dan

3. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bila terbukti melanggar Pakta Integritas nomor 1 atau 2.

Surakarta, 5 Maret 2019 M/28 Jumadil Akhir 1440 H