Zakat Surat-Surat Berharga

Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.

Menurut Abdurrahman Isa kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri maupun tidak.

Sementara itu, beberapa ulama berpendapat bahwa saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemilknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan obyek zakat.

Kedua pendapat tersebut, tidaklah bertentangan, karena kedua-duanya menyatakan bahwa saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk ke dalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskan menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya, jika sudah mencapai nishab dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber zakat, yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan. Sejalan dengan itu, Mutamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap saham.

Karena itu, dari sudut hukum, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila dikaitkan dengan nash-nash yang bersifat umum, seperti QS At-Taubah: 103 dan QS Al-Baqarah: 267 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan keterangan di atas, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya, yaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Yusuf al-Qaradhawi102 memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu, Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika pe-rusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan.

Zakat Obligasi Syariah/Sukuk

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi104 mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi sebagai berikut:

Pertama, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Keempat, deviden saham hanya dibayar dari ke-untungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu obyek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.

Karena obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan merupakan obyek atau sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba itu sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang berlipat ganda.

Keharaman riba (bunga) di samping berlandaskan kepada ayat-ayat tersebut di atas, beberapa buah hadis Nabi yang shahih, juga hampir seluruh ulama berpendapat hal yang sama, bahkan peserta Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan pada bulan Desember 1970 menyatakan hal yang sama pula, yaitu bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, hemat penulis, diskusi tentang bunga bank itu haram ataukah tidak, harus dianggap sudah selesai dan yang paling kuat dari sudut dalil dan kemaslahatan umat bahwa bunga itu adalah termasuk riba, dan karena itu termasuk yang diharamkan. Tugas kaum muslimin sekarang menguatkan alternatif dan jalan keluar dari sistem ekonomi ribawi. Seperti jual beli yang halal dan bersih, menguatkan lembaga keuangan syariah (LKS) yang bebas dari bunga dan menguatkan peran dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Selanjutnya alternatif dari obligasi konvensional adalah sukuk. Sukuk merupakan surat berharga atau obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik diterbitkan oleh negara maupun korporasi, di mana basis akad yang digunakan adalah akad-akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Sehingga, karakteristik return atau yield yang diterima investor sukuk bergantung pada akad yang digunakan. Ketika sukuk diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah, maka investor akan mendapatkan imbal hasil yang tetap. Demikian pula dengan akad lainnya. Oleh karena sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah, maka para investor pun terkena kewajiban zakat jika telah memenuhi ketentuan syariah.

Zakat pada sukuk ini dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas perak, baik dari sisi nishab maupun kadarnya. Nishabnya adalah sebesar 85 gram emas, dikeluarkan dari pokok dan return yang diterima, dengan kadar 2,5 persen.